Momen Gibran Rakabuming Minta Petani dan Nelayan Sampaikan Keluhan, Ini Faktanya

Daftar Isi

Wapres Gibran Rakabuming meminta petani dan nelayan menyampaikan keluhan langsung saat kunjungan kerja ke Lampung Timur dan Gorontalo pada Mei-Juni 2026.

• Wapres Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Lampung Timur dan Gorontalo pada Mei-Juni 2026, termasuk menghadiri PENAS XVII, sembari menyerap keluhan petani dan nelayan secara langsung.
• Keluhan yang muncul meliputi kuota solar bersubsidi, irigasi rusak di Aceh Barat dan Simalungun, kerusakan lahan akibat tambang di Morowali, hingga harga gabah dari Bulog yang dinilai belum sesuai harga pasar.
• Pemerintah merespons dengan memangkas 145 regulasi distribusi pupuk, mempercepat pembangunan SPBUN, dan mendorong pengadaan Rice Milling Unit (RMU) serta mesin pengering di berbagai sentra produksi.
• PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet menjadi instrumen pendukung agar petani dan nelayan bebas dari jerat utang lama di bank Himbara.
• Stok pangan nasional tercatat 5,2 juta ton pada periode 2025-2026, capaian tertinggi dalam sejarah yang menempatkan Indonesia di posisi kedua dunia dalam peningkatan produksi pangan setelah Brasil.

Apa Latar Belakang Wapres Gibran Minta Petani dan Nelayan Sampaikan Keluhan?

Wapres Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja ke sejumlah wilayah pada Mei hingga Juni 2026 untuk menyerap aspirasi petani dan nelayan secara langsung.

Rangkaian kunjungan kerja ini menyasar wilayah seperti Lampung Timur dan Gorontalo, termasuk momen kehadiran dalam ajang Pekan Nasional (PENAS) XVII. Di tengah ketegangan geopolitik global yang memicu perang dagang dan fluktuasi tarif, stabilitas pangan domestik dipandang pemerintah sebagai pilar keamanan nasional, bukan sekadar isu ekonomi semata.

Wapres menegaskan pendekatan gotong royong sebagai jembatan antara kebijakan makro pemerintah pusat dan kebutuhan teknis di lapangan.

Petani dan nelayan diposisikan sebagai garda terdepan kemandirian bangsa, sehingga keluhan mereka diharapkan menjadi temuan strategis untuk mengidentifikasi hambatan yang menghambat produktivitas nasional.

Mengapa Pendekatan Gotong Royong Dinilai Penting dalam Dialog Ini?

Pendekatan gotong royong digunakan Wapres Gibran sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan teknis di tingkat petani dan nelayan.

Konsep ini menempatkan dialog langsung sebagai instrumen utama, bukan sekadar formalitas seremonial. Pemerintah pusat dipandang tidak akan mencapai sasaran program swasembada pangan tanpa sinkronisasi dengan realitas teknis yang dihadapi petani dan nelayan setiap hari di lapangan.

Dengan meruntuhkan sekat birokrasi antara pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan, keluhan yang sebelumnya dianggap persoalan rutin dapat diangkat menjadi temuan strategis. Pendekatan semacam ini juga membuka ruang bagi kementerian teknis untuk merespons lebih cepat dibanding mekanisme pelaporan berjenjang yang konvensional.

Di Mana Saja Wapres Gibran Bertemu Petani dan Nelayan?

Dialog dengan petani dan nelayan berlangsung di berbagai wilayah, antara lain Lampung Timur, Gorontalo, Aceh Barat, Simalungun, Morowali, Seruyan, Bantaeng, Sorong, dan Soppeng.

Wilayah pesisir seperti Leato Selatan di Gorontalo, Bombana, dan Lampung Selatan menjadi lokasi utama penyerapan keluhan nelayan terkait bahan bakar. Sementara itu, isu pertanian banyak muncul dari Aceh Barat, Simalungun, Morowali dan Morowali Utara, Seruyan, Bantaeng, Sorong, Halmahera Utara, Soppeng, dan Papua.

Penyebaran lokasi yang luas ini menunjukkan bahwa kendala petani dan nelayan bersifat lintas wilayah, mulai dari Sumatera hingga Papua, sehingga memerlukan penanganan yang terkoordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah.

Keberagaman karakteristik wilayah, mulai dari kawasan pesisir penghasil ikan hingga sentra produksi padi di pedalaman, membuat jenis keluhan yang muncul juga bervariasi. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan satu ukuran untuk semua daerah dinilai kurang efektif, sehingga pendekatan penyelesaian masalah perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing wilayah.

Apa Saja Keluhan Utama yang Disampaikan Petani dan Nelayan?

Empat kategori keluhan utama meliputi krisis bahan bakar nelayan, kerusakan irigasi, minimnya sarana pascapanen, dan ketidakpastian hak atas tanah.

Nelayan di sejumlah wilayah pesisir mengeluhkan kuota solar bersubsidi yang terbatas serta SPBUN yang belum terealisasi, sehingga mereka harus membeli bahan bakar dengan harga di atas harga resmi di depot kecil.

Di sisi pertanian, irigasi yang jebol di Aceh Barat menyebabkan gagal tanam pada lahan seluas 2.000 hektare, sementara di Simalungun kewenangan irigasi yang berada di bawah PUPR Provinsi memperlambat proses perbaikan.

Momen Pertemuan Gibran

Secara umum, keluhan-keluhan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori besar, yakni kendala energi dan bahan bakar bagi nelayan, kerusakan infrastruktur dan lingkungan bagi petani, minimnya sarana pascapanen dan inovasi teknologi, serta ketidakpastian landasan yuridis dan tata kelola lahan. Pengelompokan ini membantu pemerintah menentukan kementerian mana yang paling relevan untuk menindaklanjuti setiap jenis keluhan.

Selain itu, aktivitas pertambangan di Morowali dan Morowali Utara, yang melibatkan entitas seperti PT Alaska dan PT Dua Permata, dilaporkan merusak ekosistem sawah dan tambak di sekitarnya.

Petani di sentra produksi seperti Aceh Barat, Seruyan, dan Bantaeng juga masih kekurangan Rice Milling Unit (RMU) dan mesin pengering, sementara harga beli gabah dari Bulog sebesar Rp6.500 per kilogram dinilai tertinggal dari harga pasar yang berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram pada 2026. Rincian lengkap daftar keluhan petani dan nelayan ke Wapres Gibran dibahas lebih lanjut secara terpisah.

Bagaimana Respons dan Direktif Pemerintah Atas Keluhan Tersebut?

Wapres Gibran memberi direktif kepada Kementerian Pertanian, KKP, Kemenhub, dan Kemenko Pangan untuk menindaklanjuti keluhan sebelum kunjungan Presiden Prabowo dilakukan.

Direktif tersebut menitikberatkan pada efisiensi birokrasi dan keberpihakan pada pelaku usaha kecil. Salah satu langkah konkret adalah pemangkasan 145 regulasi distribusi pupuk yang sebelumnya dinilai menghambat input produksi sampai ke tangan petani secara tepat waktu.

Selain pemangkasan regulasi, Wapres Gibran juga menekankan agar seluruh kementerian terkait menyelesaikan tindak lanjut sebelum kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto dilakukan, sehingga setiap solusi yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani dan nelayan di lapangan.

Pemerintah juga mendorong revitalisasi dan pembangunan tujuh pabrik pupuk baru oleh Kemenperin bersama BUMN Pupuk Indonesia, mempercepat pembangunan SPBUN melalui koordinasi KKP, BPH Migas, dan Kemenhub, serta mengadakan RMU dan mesin pengering secara masif melalui Kementan dan Bulog.

Perbaikan jaringan irigasi tersier turut menjadi prioritas Kementerian PUPR bersama pemerintah daerah. Rangkaian solusi pemerintah atas keluhan petani dan nelayan ini diuraikan lebih detail pada artikel terkait.

Apa Itu PP Nomor 47 Tahun 2024 dan Mengapa Penting bagi Petani-Nelayan?

PP Nomor 47 Tahun 2024 mengatur penghapusan piutang macet hingga Rp300 juta untuk perorangan dan Rp500 juta untuk badan usaha di bank Himbara.

Kebijakan pemutihan utang ini menjadi instrumen pendukung agar petani dan nelayan dapat fokus berproduksi tanpa terbebani kegagalan finansial di masa lalu. Skema ini menyasar pelaku UMKM di sektor pertanian dan perikanan yang piutangnya telah dikategorikan macet di bank-bank Himbara.

Kebijakan ini berlaku khusus untuk debitur di bank-bank Himbara, yakni kelompok bank milik negara yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi pelaku usaha kecil di sektor pertanian dan perikanan. Dengan demikian, dampaknya diharapkan dapat dirasakan secara luas oleh petani dan nelayan di berbagai daerah yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan formal.

Setidaknya tiga tujuan strategis melekat pada kebijakan ini: memulihkan catatan kredit di SLIK OJK agar petani dapat kembali mengakses pembiayaan formal, mencegah petani dan nelayan terjebak pinjaman online atau rentenir, serta mendorong regenerasi petani muda dengan menghilangkan stigma utang turun-temurun pada profesi ini.

Bagaimana Capaian Ketahanan Pangan Indonesia Setelah Dialog Ini?

Stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton pada periode 2025-2026, capaian tertinggi dalam sejarah ketahanan pangan Indonesia.

Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia setelah Brasil pada periode 2025-2026, menurut catatan kebijakan ketahanan pangan nasional. Capaian tersebut disebut sebagai buah dari kerja kolektif pemerintah, petani, dan nelayan, serta hasil penyederhanaan birokrasi yang mulai dirasakan manfaatnya di lapangan.

Salah satu inovasi yang turut didorong adalah replikasi varietas Padi Trisakti yang diklaim dapat dipanen dalam waktu 75 hari atau empat kali dalam setahun, sebagai jawaban atas anomali produktivitas di sejumlah daerah agraris.

Pemerintah menegaskan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari peran aktif petani dan nelayan sebagai produsen pangan utama, sehingga keluhan yang mereka sampaikan tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat capaian yang sudah diraih.

Pendekatan berbasis dialog semacam ini diharapkan terus berlanjut pada kunjungan kerja berikutnya, sehingga setiap perkembangan di lapangan dapat terpantau secara berkelanjutan dan konsisten, bukan hanya menjadi momentum sesaat yang berhenti setelah pemberitaan mereda.

Apa yang Perlu Dilakukan Selanjutnya Agar Keluhan Tidak Berulang?

Keberlanjutan capaian ketahanan pangan bergantung pada kecepatan eksekusi kementerian terkait dalam menindaklanjuti keluhan petani dan nelayan di lapangan.

Kepastian pasokan solar bagi nelayan, perbaikan irigasi yang jebol, dan perlindungan lahan pertanian dari ekspansi tambang menjadi syarat mutlak agar kesejahteraan petani dan nelayan tidak hanya berhenti pada angka statistik. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan konsisten, terutama untuk isu-isu yang melibatkan kewenangan provinsi seperti perbaikan irigasi di Simalungun.

Selain itu, transparansi dalam memantau realisasi setiap direktif perlu dijaga agar masyarakat dapat menilai sejauh mana komitmen pemerintah benar-benar terlaksana, bukan hanya berhenti sebagai pernyataan di atas kertas.

Selain mengandalkan kebijakan pemerintah, petani juga didorong memperluas akses pasar secara mandiri, misalnya lewat cara petani jual produk pertanian di marketplace, sebagai langkah diversifikasi pendapatan di tengah proses perbaikan infrastruktur yang masih berjalan.

Kesimpulan

• Momen Wapres Gibran meminta petani dan nelayan menyampaikan keluhan terjadi dalam kunjungan kerja Mei-Juni 2026 ke Lampung Timur dan Gorontalo.
• Keluhan utama mencakup kuota solar, irigasi rusak, dampak tambang, minimnya RMU/dryer, ketidakpastian hak tanah, dan harga gabah Bulog yang belum kompetitif.
• Pemerintah merespons lewat pemangkasan regulasi pupuk, akselerasi SPBUN, pengadaan RMU/dryer, dan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet.
• Stok pangan nasional 5,2 juta ton pada 2025-2026 menjadi indikator capaian, namun keberlanjutannya bergantung pada eksekusi nyata di lapangan.

📖 Lihat Sumber Informasi dan Referensi Berita

Referensi Pemberitaan Momen Wapres Gibran 2026: 01. Sekretariat Negara: Wapres Gibran Buka PENAS XVII di Gorontalo.
02. Sumbawanews: Komitmen Wapres Gibran Menindaklanjuti Aspirasi.
03. ANTARA News: Instruksi Gibran kepada Menteri Pertanian.
04. KOMPAS.com: Momen Gibran Minta Petani Sampaikan Kendala.
05. KOMPAS.com: Petani Keluhkan Harga Bulog.
06. DPD RI (Majalah Senator): Dukungan PP No. 47 Tahun 2024.
07. detikcom: Kunjungan Kampung Nelayan Merah Putih Lampung Timur.
08. Kompas.tv: Respons Cepat atas Keluhan Operasional Nelayan dan Petani.
09. Youtube KOMPASTV: Transkrip Dialog Interaktif PENAS Gorontalo.

Referensi Gambar: Ilustrasi dirancang menggunakan Canva

Published by Yolanda Deva Apriliana Putri (YUL)