Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar Gembleng SPMB dari Cengkraman Pungli dan Siswa Titipan

Daftar Isi

Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar bersatu, perangi pungli dan siswa titipan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB)

Artikdia - Detak jam penerimaan mahasiswa baru kerap diiringi bisik-bisik tak sedap soal jalan pintas. Namun, tahun ini, skema itu dipancung tegas. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bersama Dedi Mulyadi, secara lugas melayangkan "Deklarasi Perang" terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan fenomena siswa titipan dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Bukan sekadar retorika, ini adalah janji untuk menggembleng sistem, memastikan SPMB bersih dari noda yang mengotori harapan ribuan calon penerus bangsa.

Kolaborasi dwi-tunggal pimpinan daerah ini adalah wujud nyata dari tekad untuk mengukir sistem pendidikan yang betul-betul bersih, jernih, dan adil.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan pondasi vital untuk memastikan setiap pelajar menggapai kesempatan yang setara, semata-mata berlandaskan potensi dan kerja keras mereka, bukan lobi atau kekuatan kocek. Membangun pendidikan berkeadilan adalah investasi jangka panjang untuk kualitas SDM bangsa.

 

Jaring Pengawasan Publik yang Tak Kenal Lelah

Wali Kota Bandung menekankan bahwa benteng terkuat melawan kecurangan adalah mata dan telinga publik. "Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua murid, dan para calon mahasiswa untuk menjadi garda terdepan. Laporkan setiap aroma kecurangan, sekecil apa pun itu. Kami akan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan sigap dan tuntas," tegasnya dalam sebuah pernyataan pers yang disampaikannya di Balai Kota Bandung, Rabu (11/6/2025).

Pemerintah kota akan mengaktifkan kanal pengaduan khusus, baik daring maupun luring, yang dirancang agar mudah diakses dan responsif. Ini adalah bagian integral dari komitmen untuk mewujudkan SPMB bersih yang dipercaya publik.

 

Palu Sanksi Tegas untuk Pemain Kotor

Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan, tak kalah tajam. Ia mengibaratkan para pelaku pungli dan siswa titipan sebagai pengkhianat masa depan.

Gubernur Jawa Barat juga menegaskan sinergi tak terpisahkan dengan aparat penegak hukum. "Kami tak akan ragu untuk menyerahkan kasus ini ke tangan hukum pidana jika bukti-bukti kuat terkumpul. Tujuannya satu: menciptakan efek jera yang masif, agar praktik nista ini tak lagi berani muncul ke permukaan. Ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk memastikan SPMB bersih seutuhnya," pungkasnya. Penegakan regulasi penerimaan mahasiswa akan dilakukan secara ketat, tanpa kompromi.

 


Merajut Asa untuk Generasi Emas Melalui Sistem Berintegritas

Aksi nyata dari para pemimpin daerah ini bukan sekadar tindakan represif, melainkan sebuah investasi fundamental dalam pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan, iklim pendidikan di Jawa Barat akan menjadi lebih sehat dan kompetitif.

Mendudukkan Meritokrasi di Singgasana

Seorang akademisi dan pengamat pendidikan dari Universitas Padjadjaran, menyambut baik gebrakan ini. "Ini adalah pukulan telak bagi praktik kotor dan sinyal kuat bahwa era transaksional dalam pendidikan sudah berakhir. Transparansi seleksi yang dijaga ketat akan mengembalikan meritokrasi ke singgasananya, memastikan hanya mereka yang benar-benar cakap yang berhak atas kursi pendidikan," terangnya.

Menurutnya, praktik pungli dan siswa titipan adalah racun yang merusak kualitas lulusan dan integritas moral bangsa. Dengan regulasi penerimaan siswa yang ditegakkan, diharapkan hanya bibit unggul yang akan tumbuh.

Melukis Masa Depan Pendidikan Gemilang

Dengan gaung penegasan dari Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat, terbitlah harapan bahwa proses SPMB kali ini akan berjalan tanpa cela, jujur, dan adil. Komitmen kolektif ini adalah pilar vital dalam membangun ekosistem pendidikan yang menjunjung tinggi keunggulan dan kejujuran.

SPMB bersih bukan lagi utopia, melainkan sebuah visi yang tengah diwujudkan bersama, demi melahirkan generasi emas yang berkarakter, cerdas, dan siap mengukir sejarah bangsa. Pemerintah daerah akan terus menjadi nahkoda pengawal, memastikan setiap tahapan proses berjalan lurus, mewujudkan impian pendidikan yang setara dan berkualitas untuk semua.

Jasa Pembuatan Website UMKM
Jasa Pembuatan Website UMKM
Jasa Pembuatan Website UMKM