Program Makan Gratis Siswa: Terobosan Gizi atau Ancaman Sektor Pendidikan?

Daftar Isi

 

Foto ilustrasi by AI

Rencana peluncuran Program Makan Gratis bagi siswa dengan anggaran negara mencapai Rp 28 triliun per tahun menjadi salah satu kebijakan publik paling disorot tahun ini.

Pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan gizi bagi pelajar, khususnya di daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Namun, di tengah harapan akan peningkatan kualitas kesehatan anak, muncul kekhawatiran akan dampaknya terhadap anggaran pendidikan secara keseluruhan.

 

Memerangi Krisis Gizi Lewat Jalur Sekolah

Kebijakan ini hadir sebagai bagian dari intervensi gizi nasional untuk menjawab persoalan gizi kronis yang masih membayangi banyak anak Indonesia.

Sekolah dipilih sebagai kanal distribusi utama karena dianggap strategis dan terjangkau. Pemerintah merencanakan skema penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah untuk mendorong konsentrasi belajar dan mencegah putus sekolah.

Dalam tahap awal, program akan menyasar wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kasus malnutrisi anak yang signifikan.

Tujuan utamanya adalah membentuk generasi yang lebih sehat dan cerdas melalui asupan bergizi yang konsisten.

 

Tantangan Anggaran dan Skema Pelaksanaan

Pemerintah mengklaim bahwa anggaran akan bersumber dari optimalisasi belanja negara dan penyesuaian terhadap subsidi non-prioritas.

Namun, belum ada penjelasan rinci mengenai model distribusi makanan, pemilihan penyedia, hingga bagaimana pengawasan kualitas dilakukan di lapangan.

Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran bahwa program akan menjadi proyek besar tanpa kontrol yang memadai.

 

Menggoyang Prioritas Pendidikan?

Sebagian pengamat pendidikan menilai bahwa program makan gratis, meskipun penting, berpotensi mengalihkan fokus dari prioritas utama sektor pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, hingga infrastruktur pembelajaran.

Dengan alokasi dana yang setara hampir setengah dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nasional, kekhawatiran muncul bahwa program makan siang pelajar ini dapat menggerus dana-dana strategis yang seharusnya diperuntukkan bagi penguatan sistem pendidikan.

 

Haruskah Menyasar Semua Siswa?

Beberapa studi menunjukkan bahwa program semacam ini akan lebih efektif jika difokuskan pada kelompok rentan atau siswa dari keluarga kurang mampu.

Langkah ini dianggap dapat memperkecil beban anggaran negara untuk gizi anak, sekaligus memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tidak mubazir.

 

Kolaborasi dan Transparansi

Agar program ini berhasil dan tidak menjadi beban jangka panjang, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, serta masyarakat lokal.

Model pelibatan komunitas dan sektor swasta dalam rantai pasok makanan bisa menjadi solusi untuk menekan biaya dan memperluas jangkauan program.

Transparansi pengelolaan dana juga mutlak diperlukan. Sistem pemantauan berbasis digital, audit berkala, serta pelibatan pengawas independen menjadi langkah penting agar program ini tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata.

 

Investasi Masa Depan, Bukan Beban Kebijakan

Program Makan Gratis adalah kebijakan dengan ambisi besar: memperbaiki kualitas hidup anak-anak Indonesia melalui jalur pendidikan.

Namun, seperti semua program besar, keberhasilannya sangat bergantung pada eksekusi yang cermat, tata kelola yang transparan, dan prioritas anggaran yang seimbang.

Jika dijalankan dengan benar, program ini bisa menjadi investasi jangka panjang yang memperkuat fondasi kesehatan dan pendidikan bangsa.

 Namun jika tidak, ia bisa berubah menjadi catatan suram dalam perjalanan pembangunan nasional.